Undang-Undang (Indonesia)

Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.^[1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Dasar konstitusional

Kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR.^[2]^{: Pasal 20 ayat (1)} Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.^[2]^{: Pasal 5 ayat (1)} Setiap rancangan dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, lalu disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.^[2]^{: Pasal 20 ayat (2) dan (4)} Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah.^[2]^{: Pasal 22D ayat (1)–(2)} Tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.^[2]^{: Pasal 22A}

Materi undang-undang

Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:^[1]^{: Pasal 10 ayat (1)}

pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
pengesahan perjanjian internasional tertentu;
tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden.^[1]^{: Pasal 10 ayat (2)}

Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 merinci ketentuan UUD 1945 yang harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.^[3]^{: Pasal 8}^[4] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.^[1]^{: Pasal 102}

Tahapan pembentukan undang-undang

Persiapan

Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau Presiden.^[1]^{: Pasal 43 ayat (1)}

RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.^[5]^{: Pasal I angka 6 (Pasal 47 ayat (1))} RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.^[1]^{: Pasal 50}

RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR, disertai daftar inventarisasi masalah (DIM), dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.^[6]^{: Pasal I angka 5 (Pasal 49 ayat (2))}

DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.^[2]^{: Pasal 22D ayat (1)}

Pembahasan

Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.^[2]^{: Pasal 22D ayat (2)}

Peran DPD ini ditafsirkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, yang diucapkan pada tanggal 27 Maret 2013. Menurut MK, dalam mengajukan RUU di bidang Pasal 22D ayat (1), kedudukan DPD sama dengan DPR dan Presiden.^[7]^: 245 DPD ikut membahas RUU di bidang itu sejak pembahasan Tingkat I, termasuk mengajukan dan membahas DIM, dan menyampaikan pendapat pada Tingkat II sampai sebelum tahap persetujuan.^[7]^: 246 Hak memberi persetujuan tetap hanya ada pada DPR dan Presiden.^[7]^: 248

MK juga menilai DPD harus terlibat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan DPR serta Presiden wajib meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN serta RUU tentang pajak, pendidikan, dan agama.^[7]^{: 249–250} Atas dasar itu, MK menyatakan sejumlah ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945, sebagian di antaranya sepanjang tidak dimaknai sesuai rumusan MK.^[7]^{: 251–266}

Bila pembahasan suatu RUU sudah memasuki pembahasan DIM dalam masa keanggotaan DPR yang sedang berjalan, hasil pembahasannya disampaikan kepada DPR periode berikutnya. Berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU itu dapat dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah atau prioritas tahunan.^[5]^{: Pasal I angka 11 (Pasal 71A)}

Pengesahan

Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.^[2]^{: Pasal 20 ayat (3)}

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Bila masih terdapat kesalahan teknis penulisan, perbaikan dilakukan dalam jangka waktu itu oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU bersama kementerian yang mewakili Pemerintah.^[6]^{: Pasal I angka 8 (Pasal 72)}

RUU tersebut disahkan oleh presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.^[2]^{: Pasal 20 ayat (5)}^[6]^{: Pasal I angka 9 (Pasal 73 ayat (2)–(3))}

Contoh

Lihat pula

Referensi

1 2 3 4 5 6 "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-05-06. Diakses tanggal 2014-04-11.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
↑ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. 2004-06-22.
↑ Yasin, Muhammad (2020-12-21). "Lima Guru Besar HAN FH UI Sumbang Pemikiran tentang HAM". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-07.
1 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. 2019-10-04.
1 2 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. 2022-06-16.
1 2 3 4 5 "Putusan Nomor 92/PUU-X/2012" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013-03-27. Diakses tanggal 2026-11-07.

Pranala luar

Undang-undang Republik Indonesia Diarsipkan 2014-10-07 di Wayback Machine di situs DPR.go.id

[UU12-2011-1] 1 2 3 4 5 6 "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-05-06. Diakses tanggal 2014-04-11.

[UUD45-2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

[UU10-2004-3] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. 2004-06-22.

[Yasin2020-4] Yasin, Muhammad (2020-12-21). "Lima Guru Besar HAN FH UI Sumbang Pemikiran tentang HAM". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-07.

[UU15-2019-5] 1 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. 2019-10-04.

[UU13-2022-6] 1 2 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. 2022-06-16.

[MK92-2012-7] 1 2 3 4 5 "Putusan Nomor 92/PUU-X/2012" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013-03-27. Diakses tanggal 2026-11-07.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]